RIAU (TERA24.id) – Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Subdit Ekonomi Dit Intelkam bersama Pemerintah Provinsi Riau dan Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan optimal dan tepat sasaran.
Penguatan sinergi tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai dinamika dalam pelaksanaan program di lapangan, termasuk adanya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengalami suspend atau penghentian sementara operasional.
Panit 3 Subdit Ekonomi Dit Intelkam Polda Riau, IPDA Desrizal, SH., MH., mengatakan koordinasi antarlembaga diperlukan agar pelaksanaan MBG tetap berjalan aman, tertib, transparan, serta sesuai ketentuan yang berlaku.
“Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan sinergi lintas sektor sebagai langkah strategis dalam menghadapi dinamika operasional di lapangan, termasuk kondisi sejumlah SPPG yang tengah mengalami suspend,” ujar Desrizal.
Menurutnya, pengawasan dan koordinasi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program, terutama karena MBG menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi, termasuk para pelajar.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa dapur SPPG yang masih beroperasi harus menjalankan seluruh tahapan pengelolaan makanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Ketentuan tersebut meliputi pemilihan bahan pangan yang berkualitas, proses pengolahan yang memenuhi standar higiene dan sanitasi, hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat secara tepat waktu.
Penerapan standar tersebut dinilai penting untuk menjaga mutu dan keamanan pangan sehingga makanan yang diterima masyarakat tetap layak dan memenuhi kebutuhan gizi.
Di sisi lain, Koordinator Wilayah BGN Provinsi Riau, Achmad Wardana, menyampaikan bahwa evaluasi terhadap SPPG terus dilakukan, terutama terhadap unit yang dinilai belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Evaluasi tersebut disertai dengan langkah pembinaan, seperti peningkatan higiene dan sanitasi, penguatan sistem pengawasan, serta pelatihan bagi pengelola dapur SPPG.
“Langkah evaluasi dan pembinaan terus dilakukan agar seluruh unit layanan memenuhi ketentuan yang berlaku dan mampu memberikan layanan secara optimal,” kata Achmad.
Polda Riau juga berperan dalam pengawasan dan pengawalan distribusi MBG guna mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan program berjalan secara transparan, tepat sasaran, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Penguatan koordinasi juga dilakukan Pemerintah Provinsi Riau dengan berbagai pihak, mulai dari instansi vertikal, pemerintah kabupaten dan kota, hingga mitra penyedia bahan pangan.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai pasok, menjaga ketersediaan bahan baku, serta memastikan pendistribusian makanan bergizi dapat berlangsung secara berkelanjutan di seluruh wilayah Riau.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, mendukung upaya pencegahan stunting, serta menunjang pertumbuhan dan perkembangan generasi muda.
Achmad menegaskan, keberlanjutan program membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Keberlanjutan program ini menjadi prioritas bersama dan membutuhkan dukungan seluruh elemen. Meskipun menghadapi tantangan operasional seperti suspend SPPG, sinergi lintas sektor diyakini mampu menjaga kualitas layanan dan memastikan manfaat MBG tetap dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya.
