DUMAI (TERA24.id) — Aktivitas gelanggang permainan (gelper) yang diduga dijadikan sarana perjudian jenis tembak ikan kembali menjadi sorotan masyarakat Kota Dumai. Warga meminta aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polres Dumai di bawah kepemimpinan Kapolres yang baru, tidak ragu mengambil tindakan tegas apabila ditemukan unsur perjudian dalam operasional tempat-tempat tersebut.
Keluhan mengenai keberadaan gelper bukan persoalan baru di Kota Dumai. Sejumlah pemberitaan sepanjang 2025 hingga 2026 menunjukkan adanya sorotan masyarakat terhadap dugaan aktivitas perjudian berkedok permainan ketangkasan di sejumlah lokasi.
Pada Juni 2026, misalnya, muncul pemberitaan mengenai keluhan warga terkait dugaan maraknya togel dan gelper di wilayah hukum Polres Dumai.
Warga meminta aparat melakukan penindakan apabila aktivitas tersebut terbukti melanggar hukum.
Sorotan serupa juga muncul pada Mei dan Juni 2026. Pemberitaan media lokal menyebut adanya dugaan aktivitas gelper di sejumlah wilayah Dumai yang dinilai meresahkan masyarakat.
Namun, berbagai tudingan tersebut tetap perlu diverifikasi melalui penyelidikan aparat penegak hukum untuk memastikan apakah kegiatan yang berlangsung benar-benar mengandung unsur perjudian.
Warga Minta Jangan Ada Pembiaran
Masyarakat berharap kehadiran tempat hiburan atau permainan di Kota Dumai tidak menjadi celah bagi praktik perjudian.
Sebab, apabila permainan menggunakan sistem taruhan uang, pembelian atau penukaran kartu dengan nilai tertentu, serta memberikan keuntungan berdasarkan hasil permainan, maka aparat perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap mekanisme operasionalnya.
Warga juga meminta pengawasan tidak hanya dilakukan setelah muncul persoalan atau pemberitaan di media. Pemeriksaan secara berkala dinilai penting untuk memastikan tempat-tempat yang mengatasnamakan gelanggang permainan benar-benar menjalankan kegiatan sesuai izin dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang hanya permainan, silakan. Tetapi kalau ditemukan unsur perjudian, kami berharap jangan dibiarkan,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurutnya, keberadaan perjudian tidak hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga dapat berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat.
“Kami berharap Kapolres yang baru bisa turun langsung dan mendengar keluhan masyarakat,” katanya.
Bukan Sekadar Mesin Permainan
Fenomena gelper menjadi perhatian karena secara tampilan dapat terlihat seperti permainan ketangkasan biasa. Namun, persoalan hukum muncul ketika permainan tersebut diduga disertai taruhan dan transaksi yang memberikan keuntungan berdasarkan hasil permainan.
Karena itu, masyarakat meminta aparat tidak hanya melihat keberadaan mesin sebagai persoalan, tetapi menelusuri keseluruhan sistem yang digunakan.
Mulai dari siapa pengelolanya, bagaimana pemain memperoleh koin dan kartu, bagaimana transaksi dilakukan, apakah terdapat penukaran kartu menjadi uang atau barang, hingga siapa yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Langkah tersebut penting agar penindakan tidak dilakukan berdasarkan asumsi semata, tetapi berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan.
Dumai Pernah Ungkap Kasus Tembak Ikan
Bahwa praktik perjudian menggunakan mesin tembak ikan bukan sesuatu yang sama sekali baru di Dumai juga tercatat dalam penindakan kepolisian.
Pada Agustus 2020, Unit Reskrim Polsek Bukit Kapur, Polres Dumai, pernah membongkar perjudian berkedok permainan tembak ikan di salah satu warung di Jalan Baru, Kelurahan Bukit Kayu Kapur.
Dalam pengungkapan tersebut, empat orang diamankan bersama satu unit mesin permainan tembak ikan, alat chip, serta uang tunai Rp1,34 juta. Para tersangka saat itu dijerat Pasal 303 KUHP.
Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap permainan elektronik yang berpotensi disalahgunakan sebagai sarana perjudian tetap diperlukan.
Kapolres Baru Diharapkan Berani Bertindak
Kini, masyarakat menaruh harapan kepada pimpinan baru Polres Dumai untuk menjawab keresahan tersebut melalui langkah konkret.
Kapolres diharapkan memerintahkan jajaran untuk melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang diduga menjalankan aktivitas gelper, kemudian melakukan pemeriksaan dan penindakan apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Tidak kalah penting, masyarakat juga meminta agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih.
Setiap pihak yang terbukti terlibat, baik pengelola maupun pihak lain yang memenuhi unsur pidana, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila suatu tempat ternyata memiliki izin dan tidak ditemukan unsur perjudian, aparat juga diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul tudingan yang tidak berdasar.
Jangan Sampai Kepercayaan Publik Menurun
Persoalan perjudian memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar keberadaan sebuah mesin permainan.
Ketika aktivitas yang diduga perjudian berlangsung secara terbuka atau berulang kali muncul di tengah masyarakat, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dapat ikut dipertaruhkan.
Karena itu, masyarakat berharap Polres Dumai mengambil posisi yang jelas: melakukan penyelidikan terhadap setiap informasi, memastikan fakta di lapangan, dan menindak tegas apabila unsur perjudian benar-benar ditemukan.
Terlebih, pemberitaan mengenai dugaan aktivitas gelper di Dumai sudah berulang kali muncul. Kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi aparat maupun pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan.
Di sisi lain, tudingan mengenai adanya pihak yang disebut-sebut membekingi aktivitas perjudian juga harus disikapi secara hati-hati. Tuduhan semacam itu tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta tanpa bukti. Jika ada informasi mengenai keterlibatan oknum, masyarakat dapat menyampaikannya kepada aparat agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Publik Menunggu Langkah Nyata
Kini bola berada di tangan aparat penegak hukum.
Masyarakat tidak sekadar membutuhkan pernyataan bahwa perjudian akan diberantas. Publik membutuhkan langkah nyata berupa pemeriksaan, penyelidikan, dan penindakan terhadap lokasi yang memang terbukti melanggar hukum.
Kapolres Dumai yang baru diharapkan mampu menunjukkan bahwa hukum berlaku bagi siapa saja.
Jika ditemukan gelper yang hanya menjalankan permainan sesuai izin dan ketentuan, tentu tidak semestinya diganggu. Namun apabila hasil penyelidikan membuktikan adanya praktik perjudian, masyarakat meminta agar tidak ada ruang untuk pembiaran.
Dumai membutuhkan penegakan hukum yang tegas, transparan dan terukur.
Bukan hanya terhadap judi tembak ikan, tetapi terhadap seluruh bentuk perjudian yang meresahkan masyarakat.***
Penulis : Yanto Tera
