DUMAI (TERA24.id) – Polemik pencabutan meteran listrik di rumah seorang Ketua RT di Kota Dumai terus bergulir. Sejumlah warga yang mengatasnamakan Masyarakat Hukum Adat Dumai berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PLN UP3 Dumai sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas persoalan tersebut.
Rencana aksi itu disampaikan perwakilan Masyarakat Hukum Adat Dumai, Ismunandar, saat dikonfirmasi pada Rabu (5/8/2026). Ia menyebut aksi dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang.
"Insya Allah hari Senin kami akan mendatangi Kantor PLN Dumai untuk menyampaikan aspirasi," ujar Ismunandar.
Pria yang akrab disapa Ngah Nandar itu mengaku prihatin terhadap persoalan yang dialami seorang Ketua RT di Kelurahan Mekar Sari. Menurutnya, pencabutan meteran listrik akibat tunggakan sekitar Rp100 ribu memunculkan perhatian masyarakat, terutama terkait aspek pelayanan kepada pelanggan.
Ia menilai, apabila memang terdapat tunggakan, penyelesaiannya tetap harus mengedepankan pelayanan yang baik dan komunikasi yang humanis. Terlebih, kata dia, setelah tunggakan dilunasi, persoalan tersebut dinilai belum juga memperoleh penyelesaian.
Dalam aksi tersebut, pihaknya berencana meminta penjelasan resmi dari PLN mengenai prosedur pencabutan meteran listrik serta penyelesaian atas persoalan yang dialami warga.
Selain itu, Ismunandar menyatakan pihaknya juga akan menyampaikan tuntutan agar dilakukan evaluasi terhadap pelayanan di lingkungan PLN Dumai apabila dinilai tidak memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
"Kalau memang pelayanan seperti ini terus dipertahankan dan merugikan masyarakat, kami akan meminta pimpinan PLN dievaluasi," tegasnya.
Ia memastikan aksi unjuk rasa akan dilaksanakan secara damai dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian pendapat di muka umum.
Sebelumnya, polemik ini bermula dari pencabutan meteran listrik di rumah seorang Ketua RT yang kemudian berlanjut hingga dilaporkan ke pihak kepolisian. Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PLN Dumai belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut sehingga belum diperoleh penjelasan maupun tanggapan dari pihak perusahaan mengenai permasalahan yang dipersoalkan. (Red)
