Jelang Aksi Lanjutan, IPTD Soroti Dugaan Pencemaran Lingkungan dan Penimbunan Anak Sungai di Kawasan Pelindo Dumai

DUMAI (TERA24.id) – Menjelang aksi unjuk rasa lanjutan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ikatan Pemuda Teratai Dumai (IPTD) menambah poin tuntutan terkait dugaan pencemaran lingkungan dan penimbunan anak sungai di kawasan operasional PT Pelindo Regional 1 Dumai.

Sebelumnya, IPTD berfokus pada tuntutan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang berada di wilayah Ring 1 atau kawasan yang terdampak langsung aktivitas perusahaan. Kini, organisasi tersebut memperluas tuntutannya dengan turut menyoroti persoalan lingkungan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait.

Ketua LSM IPTD, Muhammad Arif, S.E., mengatakan penambahan tuntutan tersebut didasari laporan dan keluhan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan operasional Pelindo. Menurutnya, warga mengeluhkan dugaan pencemaran lingkungan yang disebut berkaitan dengan aktivitas bongkar muat dan pengapalan.

“Persoalan ini sudah pernah kami suarakan pada Februari 2026 lalu. Kami juga memiliki dokumentasi berupa foto yang menunjukkan kondisi yang kami duga berkaitan dengan pencemaran hingga ke rumah warga,” ujar Muhammad Arif.

Selain dugaan pencemaran, IPTD juga menyoroti dugaan penimbunan anak sungai yang disebut-sebut berada di lokasi tangki timbun dan bangunan gudang di kawasan tersebut.

Arif menduga perubahan kondisi aliran air itu berpotensi memengaruhi sistem drainase dan memperparah genangan maupun banjir rob yang dialami masyarakat di kawasan Ring 1. Namun, dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut melalui pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang.

“Menurut kami, persoalan ini tidak boleh diabaikan. Kami meminta pihak terkait turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi aliran air dan menelusuri dugaan pencemaran lingkungan yang dikeluhkan warga,” tegasnya.

Ia menambahkan, tuntutan IPTD tidak hanya berkaitan dengan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, tetapi juga menyangkut hak warga untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan aman.

IPTD mendesak manajemen PT Pelindo Regional 1 Dumai bersama instansi pemerintah terkait memberikan penjelasan secara terbuka atas berbagai dugaan tersebut. Organisasi itu juga meminta evaluasi terhadap dokumen dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan perusahaan, termasuk pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam dokumen lingkungan.

Selain itu, IPTD meminta agar kepatuhan perusahaan terhadap standar lingkungan, termasuk penerapan ISO 14001 apabila relevan, turut dievaluasi. Arif menilai sanksi administratif maupun hukum perlu dipertimbangkan oleh instansi berwenang apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran.

“Jangan hanya persoalan tenaga kerja yang menjadi perhatian. Lingkungan hidup dan ruang tinggal masyarakat juga harus dilindungi. Jika nantinya ditemukan pelanggaran, kami meminta pihak berwenang mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

IPTD menyatakan aksi lanjutan tersebut akan menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mendorong keterbukaan dan pertanggungjawaban pihak terkait.

Melalui aksi tersebut, IPTD berharap persoalan penyerapan tenaga kerja, dugaan pencemaran lingkungan, serta dugaan penimbunan anak sungai di kawasan Pelindo Dumai dapat ditindaklanjuti secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.