PWI dan Lemhannas Perkuat Sinergi, Wartawan Didorong Jadi Garda Ketahanan Nasional

JAKARTA (TERA24.id) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI resmi memperkuat kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), Kamis (15/10/2026), di Kantor Lemhannas RI, Jakarta.

Penandatanganan dilakukan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir bersama Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily. Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mendorong peran pers dalam menjaga ketahanan nasional.

Sejumlah pengurus PWI Pusat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Sekretaris Jenderal Kadirah, Wakil Sekretaris Jenderal Haryo Ristamaji, serta Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu.

Ruang lingkup kerja sama meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan kepemimpinan dan pelatihan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Selain itu, kedua lembaga juga sepakat melakukan pertukaran informasi dan narasumber, menyelenggarakan kegiatan ilmiah, serta menjajaki bentuk kolaborasi lain sesuai kebutuhan.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyambut positif pembaruan kerja sama tersebut. Menurutnya, sinergi antara PWI dan Lemhannas bukan hal baru, melainkan kelanjutan dari kolaborasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

"Kami menyambut baik MoU antara PWI dengan Lemhannas. Kerja sama ini adalah pembaruan karena sebelumnya antara PWI dengan Lemhannas sudah terjalin kerja sama yang cukup lama," kata Akhmad Munir seusai penandatanganan.

Ia menjelaskan, selama ini anggota PWI di tingkat pusat maupun daerah telah mengikuti berbagai program yang diselenggarakan Lemhannas, termasuk pendidikan wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara dengan durasi tiga hingga enam bulan.

Akhmad Munir menegaskan, kolaborasi tersebut perlu terus dilanjutkan mengingat tantangan terhadap ketahanan nasional semakin kompleks, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan dinamika geopolitik global.

"Kami tentu akan terus melakukan kolaborasi ini karena kami sadar betul bahwa tantangan terhadap ketahanan negara itu harus terus dijaga," ujarnya.

Ia menilai, wartawan dan komunitas pers memiliki posisi strategis dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Hal itu tidak terlepas dari peran pers dalam memproduksi dan menyebarluaskan informasi kepada publik.

Karena itu, menurutnya, penguatan wawasan kebangsaan di kalangan wartawan harus berjalan seiring dengan pelaksanaan tugas jurnalistik yang profesional dan bertanggung jawab.

Akhmad Munir juga menekankan bahwa produk jurnalistik harus berkontribusi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta merawat keberagaman di tengah masyarakat.

"Kita bekerja dalam koridor jurnalisme, di mana memproduksi dan mendistribusi berita. Sehingga berita-berita yang kita produksi, berita-berita yang kita siarkan itu tetap menjaga NKRI, nilai-nilai kebangsaan, dan merawat kebinekaan, keragaman bangsa Indonesia ini agar betul-betul menjadi bangsa yang tahan dan kuat," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa ketahanan nasional tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer. Menurutnya, ketahanan bangsa juga ditopang oleh berbagai aspek lain, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan demografi.

"Kita menyampaikan ketahanan nasional bukan hanya ditentukan kekuatan militer, tetapi juga oleh komponen yang lain. Ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, demografi kita," ujar Ace.

Ia menyebut, membangun ketahanan nasional merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Oleh sebab itu, kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk organisasi profesi wartawan, dinilai penting untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang.

Ace juga mengingatkan adanya ancaman nonmiliter yang dapat memengaruhi ketahanan bangsa, salah satunya perang kognitif atau cognitive warfare. Ancaman ini berkaitan dengan upaya memengaruhi pola pikir, persepsi, dan cara masyarakat memahami suatu informasi.

Di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta penggunaan algoritma dalam distribusi informasi, masyarakat dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar.

"Kita harus menyadari itu dan bisa jadi kita menjadi kekuatan yang dipakai," tuturnya.

Melalui pembaruan kerja sama ini, PWI dan Lemhannas berharap kapasitas wartawan dalam memahami nilai-nilai kebangsaan semakin meningkat. Sinergi kedua lembaga juga diharapkan memperkuat kontribusi pers dalam menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan membangun ketahanan nasional di tengah tantangan era digital.