Gelper Ditindak di Daerah Lain, Mengapa Dumai Masih Beroperasi?
DUMAI (TERA24.id) – Penertiban gelanggang permainan (Gelper) yang diduga menjadi tempat praktik perjudian kembali menjadi sorotan. Jika di sejumlah daerah aparat penegak hukum berani melakukan tindakan tegas, publik kini mempertanyakan mengapa aktivitas Gelper yang menjadi sorotan di Kota Dumai masih belum menunjukkan penindakan serupa.
Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Pada Juni 2026, Polda Riau menyatakan telah menutup empat Gelper di Pekanbaru yang menjadi sorotan terkait dugaan praktik perjudian. Polda Riau juga menegaskan tidak akan mentoleransi perjudian dalam bentuk apa pun.
Lantas bagaimana dengan Kota Dumai?
Sejumlah aktivitas Gelper di Dumai sebelumnya telah berulang kali menjadi sorotan masyarakat dan pemberitaan media karena diduga mengandung unsur perjudian. Namun, keberadaan tempat-tempat tersebut kembali dipertanyakan ketika aktivitasnya disebut masih berlangsung.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah pengawasan terhadap Gelper di Dumai memang berjalan? Jika ada dugaan pelanggaran, mengapa belum terlihat tindakan tegas dari aparat terkait?
Padahal, Pemerintah Kota Dumai sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi pengawasan dan penertiban terhadap usaha hiburan, Gelper dan biliar. Pemko juga menyatakan akan melakukan pendataan ulang serta tindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan izin maupun jam operasional.
Artinya, persoalannya bukan semata-mata apakah Gelper memiliki izin usaha atau tidak. Yang jauh lebih penting adalah memastikan kegiatan yang berlangsung di dalamnya sesuai dengan izin dan tidak berubah menjadi sarana perjudian.
Legal, jelaskan. Ilegal, tindak.
Prinsip tersebut semestinya menjadi pegangan aparat dalam melakukan pengawasan. Jika sebuah Gelper memang legal dan tidak ditemukan unsur perjudian, tentu pemerintah maupun aparat berwenang dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Sebaliknya, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur perjudian atau pelanggaran lainnya, publik tentu menunggu tindakan sesuai ketentuan hukum.
Sebab, jangan sampai muncul kesan bahwa penertiban hanya dilakukan di daerah tertentu, sementara tempat yang menjadi sorotan di Dumai justru dibiarkan.
Masyarakat tidak membutuhkan pembiaran ataupun sekadar wacana penertiban. Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum dan transparansi.
Kapolres Dumai dan Satpol PP Kota Dumai kini ditunggu langkah konkretnya. Apakah akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Gelper yang menjadi sorotan, memastikan legalitas serta aktivitas di dalamnya, kemudian mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran?
Pertanyaan publik sederhana:
Kalau di daerah lain Gelper yang diduga terkait perjudian bisa ditindak, mengapa di Kota Dumai belum?
Jangan sampai masyarakat akhirnya bertanya-tanya: apakah aturan hukum berlaku sama untuk semua wilayah, atau justru ada perbedaan dalam penegakannya?
TERA24.id menunggu penjelasan resmi dari aparat penegak hukum dan Pemerintah Kota Dumai.