DUMAI (TERA24.id) — Konflik di tengah masyarakat kembali menjadi perhatian. Ketika warga yang seharusnya hidup berdampingan justru saling berhadapan hingga terjadi bentrokan, muncul pertanyaan besar tentang kehadiran pemerintah dalam meredam persoalan di lapangan.
Ketegangan yang berujung pada baku hantam tentu tidak terjadi tanpa sebab. Ada persoalan yang melatarbelakangi, ada kepentingan yang berseberangan, serta ada kebijakan yang dipersoalkan masyarakat.
Namun, ketika konflik mulai memanas, masyarakat tentu berharap ada pihak yang mampu berdiri di tengah. Bukan untuk memihak salah satu kelompok, melainkan untuk meredam emosi, mendengar persoalan dari kedua sisi dan mencari jalan keluar.
Yang menjadi sorotan, persoalan serupa bahkan disebut kembali terjadi di lokasi yang sama dengan pemicu yang tidak jauh berbeda.
Kondisi tersebut semestinya menjadi alarm bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan.
Konflik yang berulang menunjukkan bahwa akar persoalan belum sepenuhnya terselesaikan.
Masyarakat tidak semestinya dibiarkan menyelesaikan persoalannya sendiri hingga berujung pada bentrokan.
Di tengah situasi seperti itu, kehadiran pemimpin menjadi sangat penting.
Pemimpin bukan hanya dibutuhkan ketika kondisi masyarakat aman dan terkendali, tetapi justru ketika keadaan mulai sulit dan emosi warga memuncak.
Orang nomor satu di daerah memang memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab. Begitu pula dengan aktivitas pribadi dan kewajiban keagamaan yang tentu harus dihormati.
Namun, jabatan sebagai pemimpin juga merupakan amanah. Ketika masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah, respons cepat dan langkah nyata menjadi bagian penting dari tanggung jawab kepemimpinan.
Begitu pula dengan jajaran pimpinan lainnya. Ketika situasi masyarakat mulai memanas, sikap diam tanpa penjelasan berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah publik.
Rakyat tidak meminta seluruh persoalan diselesaikan dalam hitungan menit. Mereka hanya ingin melihat bahwa pemerintah hadir, peduli dan berupaya mencari solusi.
Sebab, dalam situasi konflik, kehadiran pemimpin di tengah masyarakat terkadang jauh lebih berarti dibandingkan sekadar pernyataan yang disampaikan dari balik meja.
Ketika dua kelompok masyarakat mulai berhadap-hadapan, suara teriakan mengalahkan dialog dan emosi mulai menguasai keadaan, pemerintah semestinya turun tangan.
Mendengar kedua belah pihak, memastikan keamanan warga, mencegah terjadinya korban serta mencari solusi terhadap akar persoalan harus menjadi prioritas.
Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa mereka hanya diperlukan ketika momentum politik tiba, ketika suara mereka dibutuhkan atau ketika dukungan sedang dicari.
Setelah memperoleh amanah, masyarakat tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan dan perhatian pemerintah.
Konflik yang terjadi hari ini juga harus menjadi bahan evaluasi. Sebab, jika persoalan serupa kembali terjadi di kemudian hari, kelompok masyarakat lain bisa saja mengalami hal yang sama.
Karena itu, setiap bentrokan di tengah masyarakat seharusnya tidak sekadar dipandang sebagai persoalan keamanan. Lebih jauh, kejadian tersebut perlu dilihat sebagai tanda bahwa ada persoalan sosial yang harus segera diselesaikan.
Pemimpin tidak hanya dibutuhkan ketika rakyat bersorak dan memberikan dukungan. Pemimpin justru diuji ketika masyarakat sedang marah, kecewa dan berada di ambang kehilangan kendali.
Pada akhirnya, satu pertanyaan sederhana muncul:
Saat rakyat baku hantam, pemimpin sibuk apa?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar sindiran. Ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap jabatan terdapat amanah, dan di balik setiap amanah terdapat pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Rakyat mungkin lupa banyak hal. Namun, masyarakat biasanya akan mengingat siapa yang hadir ketika mereka membutuhkan pertolongan dan siapa yang memilih diam ketika mereka sedang berhadapan.*
