DUMAI (TERA24.id) – DPRD Kota Dumai bersama Pemerintah Kota Dumai menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai yang digelar di Gedung DPRD Kota Dumai, Senin (10/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Dumai Bahari. Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Dumai H. Paisal, Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal, unsur Forkopimda, jajaran Pemerintah Kota Dumai, serta anggota DPRD Kota Dumai.
Berdasarkan daftar hadir, rapat dinyatakan memenuhi kuorum dengan kehadiran 28 dari total 35 anggota DPRD Kota Dumai.
Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi mengatakan, kesepakatan KUA-PPAS 2027 merupakan hasil pembahasan yang dilakukan secara menyeluruh antara DPRD dan Pemerintah Kota Dumai.
Pembahasan berlangsung melalui sejumlah tahapan, mulai dari internal DPRD hingga pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
Menurut Agus, pembahasan KUA-PPAS merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD untuk menghasilkan kesepakatan bersama terkait arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
“KUA merupakan sarana menjabarkan kebijakan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran, sedangkan PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai,” ujar Agus.
Proyeksi APBD 2027
Dalam Nota Kesepakatan KUA-PPAS TA 2027, struktur anggaran Kota Dumai diproyeksikan sebagai berikut:
- Pendapatan Daerah: Rp1.505.312.418.632
- Belanja Daerah: Rp1.692.651.199.507
- Defisit Anggaran: Rp187.338.780.875
- Penerimaan Pembiayaan: Rp260.260.375.326
- Pengeluaran Pembiayaan: Rp72.921.594.451
- Pembiayaan Netto: Rp187.338.780.875
- Total APBD TA 2027: Rp1.765.572.793.958
Pembiayaan netto sebesar Rp187,338 miliar diproyeksikan digunakan untuk menutup seluruh defisit anggaran. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada proyeksi tersebut ditetapkan nihil.
Sementara itu, Wali Kota Dumai H. Paisal menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Dumai, khususnya Badan Anggaran, serta TAPD dan seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam proses pembahasan KUA-PPAS 2027.
Menurut Paisal, penyelesaian pembahasan hingga penandatanganan nota kesepakatan menunjukkan adanya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun arah kebijakan anggaran daerah.
“Kinerja DPRD kita, khususnya Tim Banggar, sungguh luar biasa sehingga penandatanganan nota kesepakatan ini dapat dilaksanakan. Semoga sinergisitas dalam proses pembangunan daerah terus berlanjut dan semakin baik ke depannya,” kata Paisal.
Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA-PPAS TA 2027, DPRD dan Pemerintah Kota Dumai selanjutnya memiliki landasan bersama dalam penyusunan APBD 2027.
Kesepakatan tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran daerah diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Dumai.
