DUMAI (TERA24.id) - Wacana dan urgensi pembentukan Daerah 0tonomi Baru (DOB) Provinsi Riau Pesisir kembali mendapatkan dorongan strategis dari kacamata hukum tata kelola pemerintahan.
Ketua umum dewan pimpinan pusat (DPP) Lembaga Masyarakat Peduli Riau Bersih (SIKAT PERISIH) saat di temui awak media untuk di mintai tanggapan,dengan secara resmi memaparkan peta jalan (RoadMap) dan langkah-langkah konstitusional demi memastikan keberhasilan pemekaran wilayah ini, dengan merefleksikan kesuksesan historis pemekaran kepulauan Riau (Kepri) saat memisah kan diri dari propinsi Riau induk di masa lalu.
Ketua umum DPP lembaga sikat perisih" syekh muda Sabaruddin yang akrab juga disapa bung Bastian Jambak " selaku juga tokoh masyarakat dan aktivis ini,dalam keterangannya menegaskan bahwa pembentukan provinsi Riau pesisir bukan sekedar romantisme kewilayahan, melainkan sebuah kebutuhan hukum demi mempercepat kesejahteraan masyarakat, elisiensi birokrasi dan pemerataan pembangunan di wilayah pesisir Riau.
Untuk sama-sama kita ketahui belajar dari keberhasilan historis kepulauan Riau,berkaca pada pembentukan provinsi Kepulauan Riau melalui undang undang Nomor 25 tahun 2002, dalam hal ini ketum lembaga sikat perisih menilai dan menyampaikan bahwa ada tiga pilar utama yang membuat pemekaran Kepri sukses dan kini menjelma menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yakni tiga pilar itu adalah ;
- Soliditas Sinergi Komponen Daerah:" adanya kesepakatan bulat antara kepala daerah,DPRD kabupaten/ kota pengusung,Tokoh adat,Akademisi,hingga seluruh elemen masyarakat.
- Kemandirian Fiskal dan Potensi Wilayah ; "Analisis mendalam yang membuktikan bahwa wilayah pemekaran mampu membiayai dirinya sendiri melalui optimalisasi sektor maritim,industri,dan geografis strategis.
- Ketepatan Formulasi Regulasi;" pengawalan ketat pada setiap tahapan legalitas birokrasi dari tingkat daerah hingga meja legislasi nasional di DPR RI dan kementerian dalam Negeri.
Langkah strategis menuju Otonomi Riau Pesisir berdasarkan hukum positif, agar pembentukan provinsi Riau pesisir berjalan sukses dan akuntabel sesuai dengan koridor hukum yang berlaku saat ini di Republik Indonesia, khususnya yang mengacu pada prinsip undang undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Maka dengan hak itu Ketum DPP sikat perisih merumuskan langkah langkah yuridis kolektif sebagai berikut:
Pemenuhan syarat administratif dasar: " mengamankan persetujuan resmi dari DPRD kabupaten/ kota cakupan wilayah Riau pesisir,persetujuan bupati /walikota setempat, serta persetujuan gubernur dan DPRD provinsi Riau sebagai provinsi induk.
Kajian komprehensif persyaratan teknis dan fisik;" menyusun naskah akademik yang valid mengenai kemampuan ekonomi,potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, keamanan, serta faktor sosial politik. Batas wilayah dan kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan(calon ibu kota) juga Klir secara hukum.
Melalui Tahapan Daerah Persiapan :" sesuai regulasi mutakhir, pembentukan DOB hendaknya harus melalui tahapan Daerah persiapan selama minimal 3 tahun sesuai ketentuan pasal 32-43 undang undang No.23 tahun 2014,guna dievaluasi kelayakannya oleh pemerintah pusat sebelum ditetapkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) secara penuh melalui undang undang.
Pesan untuk masyarakat dan kalangan politisi, Bastian Jambak selaku ketum DPP sikat perisih mengetuk kesadaran para politisi, pemangku kebijakan, serta seluruh lapisan masyarakat Riau pesisir untuk menyatukan visi yang kuat.
Pemekaran wilayah ini adalah instrumen hukum yang sah untuk memperdekatkan/ mempermudah pelayanan publik kepada rakyat (masyarakat). Kami
dari lembaga masyarakat peduli Riau bersih (sikat perisih) siap mendukung penuh DOB ,dan juga berkomitmen mengawal proses ini agar berjalan Bersih, transparan,bebas dari kepentingan pragmatis,dan murni demi kemaslahatan masa depan Riau Pesisir.
Mari kita wujudkan ini secara konstitusional, tertib hukum, dan bersatu padu,"pungkas Bastian Jambak,"