Material Sisa Proyek Jalan Diponegoro Diduga Diperjualbelikan, Status Aset Pemko Dipertanyakan

DUMAI (TERA24.id) – Pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Diponegoro di Kota Dumai mulai menjadi sorotan. Pasalnya, material hasil kerokan atau kupasan aspal lama dari kegiatan tersebut diduga diperjualbelikan tanpa adanya persetujuan maupun izin dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Dumai.

Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait tata kelola material sisa pekerjaan proyek pemerintah. Sebab, material yang berasal dari kegiatan pembangunan atau peningkatan jalan yang dibiayai menggunakan anggaran pemerintah tidak semestinya diperlakukan sebagai barang milik pribadi maupun dimanfaatkan untuk kepentingan komersial secara sepihak.

Sejumlah pihak pun mempertanyakan siapa yang memberikan kewenangan untuk mengangkut, menguasai, hingga menjual material hasil kerokan aspal tersebut. Apakah tindakan itu telah mendapatkan persetujuan dari pihak Dinas PU selaku instansi teknis, atau justru dilakukan atas inisiatif kontraktor tanpa melalui mekanisme yang semestinya?

Menanggapi persoalan tersebut, seorang pemerhati sosial di Kota Dumai, Arman menegaskan bahwa kontraktor pelaksana pekerjaan tidak boleh bertindak semaunya terhadap material yang berasal dari kegiatan proyek pemerintah.

Menurutnya, material hasil kerokan aspal Jalan Diponegoro perlu dipastikan status kepemilikan dan mekanisme pemanfaatannya. Apabila material tersebut merupakan aset atau barang milik Pemerintah Kota Dumai, maka pengelolaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Kontraktor jangan main jual saja. Itu aset Pemko Dumai. Harus jelas siapa yang memberikan izin, siapa yang menyetujui, dan ke mana hasil penjualannya. Jangan sampai material milik pemerintah justru diperjualbelikan tanpa prosedur yang jelas," tegasnya.

Ia menilai, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Walaupun material tersebut merupakan hasil pembongkaran atau pengupasan aspal lama, bukan berarti pihak pelaksana pekerjaan otomatis memiliki hak untuk menjualnya.

Terlebih, pekerjaan peningkatan jalan tersebut merupakan kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah. Karena itu, setiap material yang memiliki nilai ekonomis harus memiliki kejelasan status, pencatatan, serta mekanisme pemanfaatan atau penghapusannya sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, pemerhati sosial tersebut meminta Dinas PU Kota Dumai segera turun tangan melakukan pengecekan terhadap dugaan penjualan material kerokan aspal Jalan Diponegoro.

Dinas PU diminta tidak hanya memastikan pelaksanaan pekerjaan fisik berjalan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis, tetapi juga menelusuri pengelolaan material hasil pembongkaran yang masih memiliki nilai manfaat maupun nilai ekonomis.

Menurutnya, harus ada penjelasan terbuka mengenai apakah material aspal hasil kerokan tersebut telah diserahkan kepada pemerintah daerah, dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan tertentu, atau memang telah mendapatkan persetujuan untuk dilepas melalui mekanisme resmi.

"Jangan sampai material yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah malah keluar dan diperjualbelikan begitu saja. Dinas PU harus menjelaskan apakah ada izin atau persetujuan. Kalau memang tidak ada, tentu harus ditelusuri bagaimana material tersebut bisa dijual," ujarnya.

Ia juga meminta agar pihak pengawas pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan peningkatan Jalan Diponegoro memberikan keterangan secara transparan.

Menurutnya, pengawasan proyek pemerintah tidak cukup hanya melihat hasil akhir pekerjaan, seperti kualitas aspal, ketebalan jalan, maupun kesesuaian volume pekerjaan. Pengawasan juga harus mencakup pengelolaan material sisa pembongkaran yang berpotensi memiliki nilai ekonomi.

Apabila ditemukan adanya penjualan material tanpa dasar persetujuan dan mekanisme yang sah, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia berharap Pemerintah Kota Dumai dapat menjaga aset daerah agar tidak dimanfaatkan secara sepihak oleh pihak mana pun.

"Uang yang digunakan untuk pembangunan jalan itu uang pemerintah. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut harus jelas pertanggungjawabannya. Jangan sampai ada kesan kontraktor bebas mengambil keputusan sendiri terhadap material yang statusnya belum jelas," tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan penjualan material kerokan aspal Jalan Diponegoro tersebut masih memerlukan klarifikasi dari Dinas PU Kota Dumai maupun kontraktor pelaksana.

Publik berharap instansi terkait segera memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan serta memastikan seluruh material sisa pekerjaan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.***